Cipanas (Jumat 30/5/2014) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres pemotongan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2014 sebesar 8,2 persen. Keppres ini akan menjadi rujukan dalam proses pelunasan biaya jemaah haji.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Istana Cipanas. “Telah diterbitkan Keppres tentang biaya perjalanan ibadah haji yang menurut apa yang tertuang dari Keppres tersebut telah terjadi penurunan biaya sekitar 8,2 persen. Jumlah pastinya nanti saya sampaikan,” ujar Agung yang menjabat Menteri Agama ad interim.

Sebelumnya, BPIH tahun 2014 yang telah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebesar Rp 33.799.500 per orang. Jumlah itu setara dengan 3.219 dollar Amerika Serikat. Jumlah tersebut diklaim berkurang 308 dollar AS dari tahun 2013.

Dengan adanyanya Keppres itu, biaya perjalanan haji akan lebih murah. Menurut Agung, pemotongan biaya haji ini adalah bagian dari efisiensi yang dilakukan Kementerian Agama. Agung tak merinci isi perpres tersebut dan penurunannya. Yang terpenting, dengan adanya Keppres tersebut menjadi langkah dan payung hukum bagi Kementerian Agama untuk melakukan hal teknis lainnya.

Agung menambahkan, dengan adanya Kepres, maka dirinya bersama jajaran Kemenag akan menyiapkan keputusan turunan.

“Dengan terbitnya Kepres tersebut maka akan segera ada turunan seperti Keputusan Menteri Agama  tentang batas pelunasan biaya mereka yang masuk kuota tahun ini dan juga bank mana yang akan ditunjuk,” pungkasnya.

Untuk menyosialisasikan Keppres ini, dia selaku Menteri Agama ad interim akan mengumpulkan eselon I dan eselon II di Kemenag hari ini. Pertemuan itu juga untuk melakukan konsolidasi pasca-mundurnya Suryadharma Ali dari posisi Menteri Agama dan Anggito Abimanyu dari Direktur Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umrah.

Dalam kesempatan ini Agung juga menjelaskan saat ini Kemenag sedang menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2010. Masih ada sekitar 16-20 poin lagi yang harus dituntaskan sehingga bisa menjamin atau bisa menghindarkan dari adanya penyimpangan-penyimpangan pada penyelenggaraan haji.

“Presiden sudah berpesan agar pelaksanaan haji ini jangan sampai terganggu sehingga butuh pejabat yang betul-betul fokus, apalagi persiapan haji sudah di depan mata,” katanya.

 

DMCA.com Protection Status I'm

 

Logo Alhijaz Indowisata





Biaya Umroh Alhijaz Indowisata



ASK ME UMROH ALHIJAZ...
kemenag 5 pasti umroh

travel umroh alhijaz

kontak anto farida alhijaz