KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1983 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN UMROH

Last Updated on November 11, 2020 by Anto

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1983
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN UMROH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a.bahwa dalam usaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, teratur, dan tertib,
kepada rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan Umroh dipandang perlu
memantapkan pengaturan di bidang penyelenggaraan perjalanan Umroh;


Mengingat:

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi(Lembaran
    Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
    Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara
    Tahun 1950 Nomor 82) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
    56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);
  4. 4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
    (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara
  6. Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi
    Departemen;
  8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen
    sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
    49 Tahun 1983;
  9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN
UMROH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang di maksud dengan :
a. Umroh adalah ibadah sunah, ziarah ke Baitullah, Thawaf menelilingi Ka’bah dan Sa’i
antara Shafa dan Marwah banyak 7 (tujuh) kali, dan diakhiri dengan mencukur
rambut;
b. Peserta Umroh adalah Warga Republik Indonesia yang beragama Islam dan berbadan
sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, serta
memenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini;
c. Pimpinan Rombongan adalah orang yang ditunjuk oleh Penyelenggara, yang bertindak
untuk dan atas nama Penyelenggara untuk membimbing rombongan dalam
perjalanan selama melaksanakan Umroh sampai kembali ke Indonesia.

BAB II
PERJALANAN UMROH
Pasal 2

(1) Perjalanan Umroh dilakukan di luar musim haji yang waktunya ditetapkan lebih
lanjut oleh Menteri Agama.
(2)Penyelenggaraan Perjalanan Umroh tidak dilaksanakan oleh Pemerintah
RepublikIndonesia

Pasal 3

Perjalanan Umroh dapat dilakukan :
a. secara perorangan (sendiri atau bersama keluarga), yang jumlahnya tidak melebihi 5
(lima) orang;
b. secara rombongan.

Pasal 4

Perjalanan Umroh yang dilakukan secara perorangan (sendiri atau bersama keluarga)
diurus oleh yang bersangkutan, sedang perjalanan Umroh secara rombongan diurus oleh
Penyelenggara.

BAB III
SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN
Pasal 5

Calon Peserta Umroh yang akan melaksanakan ibadah Umroh wajib mendapat
suratketerangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat berdasarkan
pernyataan calon Peserta Umroh, serta berisikan keterangan bahwa :
a. Calon Peserta Umroh berniat untuk melaksanakan ibadah Umroh dan berjanji untuk
segera kembali setelah ibadah Umroh dilaksanakan;
b. Calon Peserta Umroh dalam keadaan sehat untuk melakukan perjalanan ke Saudi
Arabia berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
c. Calon Peserta Umroh memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan perjalanan
Umroh;
d. Calon Peserta Umroh melaksanakan ibadah Umroh secara perorangan (sendiri atau
bersama keluarga) atau secara rombongan.

BAB IV
PENYELENGGARA
Pasal 6

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah perusahaan perjalanan
umum yang mendapat izin usaha dari Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi,
dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Penyelenggara Perjalanan
Umroh.

Pasal 7

(1) Penyelenggara berkewajiban :
a. membuat rencana penyelenggaraan perjalanan Umroh yang diketahui oleh
Menteri Agama;
b. memberangkatkan dan memulangkan Peserta Umroh sesuai dengan rencana
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. melengkapi dokumen perjalanan;
d. mengurus pemondokan dan kesehatan;
e. mengurus dan menjamin tersedianya tiket perjalanan berangkat dari dan kembali
ketempat asal;
f. memberikan penyuluhan dan bimbingan Umroh;
g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan umroh
kepada Menteri Agama.
(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama setelah
berkonsultasi dengan Menteri yang bersangkutan dengan penyelenggaraan perjalanan
Umroh.

BAB V
KEIMIGRASIAN
Pasal 8

Untuk melaksanakan perjalanan Umroh dipergunakan Paspor biasa dengan Izin
Berangkat Khusus untuk Umroh yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 calon peserta
Umroh dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang daerah
kerjanya mencakup tempat tinggal pemohon.
(2) Paspor dan Izin Berangkat Khusu dapat diberikan setelah calon peserta Umroh
memperlihatkan :
a. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5;
b. tiket perjalanan berangkat dari dan kembali ketempat asal.

Pasal 10

(1) Peserta Umroh melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Saudi Arabia pada
saat datang dan akan kembali ke Indonesia.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara perorangan (sendiri
atau bersama keluarga), atau oleh Pimpinan Rombongan dalam hal perjalanan
dilakukan secara rombongan.

BAB VI
ANGKUTAN
Pasal 11

Penyelenggara menggunakan perusahaan angkutan nasional untuk pengangkutan peserta
Umroh.

BAB VII
SANKSI
Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 13

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melakukan koordinasi terhadap instansi di Daerah atas
semua kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Umroh serta melakukan
pembinaan, bimbingan, dan pelayanan bagi peserta Umroh di daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, peraturan perundang-undangan tentang
penyelenggaraan Per-Perjalanan Umroh yang berlaku sebelum dikeluarkannya Keputusan
Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh
Menteri Agama atau Menteri-menteri yang bersangkutan dengan penyelenggaraan
perjalanan Umroh, setelah berkonsultasi dengan Menteri Agama.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

Apakah Artikel Ini Membantu ?

Rate Sekarang Guna Meningkatkan Kualitas Artikel

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar