Regulasi Penyelenggaraan Umrah

Last Updated on Oktober 29, 2020 by Anto

Penyelenggaraan umrah diatur dalam sejumlah regulasi yang disahkan oleh pihak yang berwenang. Berikut ini sejumlah regulasi penyelenggaraan umrah  yang saat ini berlaku.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

UU No. 8 Tahun 2019 disahkan pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan pada tanggal 29 April 2019. Dalam UU tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Umrah diatur dalam Bab VII meliputi setidaknya Pasal 86 hingga Pasal 106.

Di UU tersebut ditetapkan bahwa jamaah umrah berhak memeroleh pelayanan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), meliputi layanan bimbingan umrah, layanan kesehatan, kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai masa berlaku visa, layanan lainnya sesuai perjanjian tertulis, dan berhak melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelengaraan kepada Menteri.

Undang-undang ini juga mengatur perihal persyaratan yang harus dipenuhi oleh biro perjalanan wisata untuk bisa menjadi PPIU. Ketentuan yang lebih lanjut mengenai pemberian izin dan pembukaan kantor cabang PPIU diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak dan Kewajiban PPIU

Selain itu, telah ditetapkan hak dan kewajiban PPIU. PPIU berhak mendapatkan pembinaan dari Menteri, informasi tentang kebijakan penyelanggaraan umrah, dan informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

PPIU juga harus menunaikkan sejumlah kewajiban, misalnya harus menyediakan minimal 1 orang pembimbing ibadah setiap 45 orang jamaah. PPIU wajib memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jamaah.

Selain itu, PPIU mesti memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi, memberangkatkan jamaah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan, mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi, mengikuti prinsip syariat, dan melaksanakan kewajiban lainnya.

PPIU yang tidak memenuhi ketentuan bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulus, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Perlindungan Jamaah Umrah

Jamaah umrah mendapat perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, hukum, keamanan, dan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. PPIU bertanggung jawab memberi perlindungan kepada jamaah umrah dan petugas umrah sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah umrah.

Pengawasan dan Evaluasi

Ditetapkan bahwa Menteri mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah umrah. Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan umrah. Pengawasan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan kementerian/lemvaga terkait.

Akreditasi PPIU

Menteri berwenang menetapkan standar akreditasi PPIU. Akreditasi tersebut dilakukan setiap 3 tahun dan dilakukan untuk menilai kinerja dan kuakitas pelayanan PPIU. Kemudian Menteri memubilkasikan hasil akreditasi PPIU kepada masyarakat

Larangan dan Ketentuan Pidana

UU ini juga mengatur larangan mengenai penyelenggaraan umrah. Setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah. Setiap orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian / seluruh setoran jamaah umrah.

Selain itu, PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah umrah. Dalam UU juga ini diatur ketentuan pidana terhadap pihak yang melanggar hal-hal yang dilarang UU. Pelanggar dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda.

Sesuai penjelasan di Pasal 128, pada saat UU ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2009, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Peraturan Menteri Agama (PMA) ini mengatur rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. PMA No. 8 Tahun 2018 ditetapkan pada 13 Maret 2018 dan terdiri dari 50 pasal.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU. Tentunya untuk memeroleh izin, biro perjalanan harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Mengenai biaya umroh, PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Tertulis di Pasal 10, Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU.

PMA yang menggantikan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 ini juga menyebutkan PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan. Dengan adanya PMA ini juga mengatur larangan menggunakan dana jamaah untuk kepentingan bisnis lainnya seperti MLM maupun Ponzi.

Dalam hal pelayanan, PPIU wajib memberikan pelayanan bimbingan umrah, transportasi, akomodasi dan konsumsi, kesehatan jamaah, perlindungan jamaah dan petugas umrah, serta administrasi dan dokumentasi umrah.

PPIU juga dilarang menelantarkan jamaah umrah yang mengakibatkan jamaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi, melanggar masa berlaku visa, atau terancam keamanan dan keselamatannya.

Selain itu, PPIU wajib memberangkatkan Jemaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran dan wajib memberikan informasi mengenai paket umrah kepada calon jamaah.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi

Keputusan Menteri Agama (KMA) ini terbit per tanggal 13 April 2018. Dalam KMA No. 221 Tahun 2018 tentang BPIU Referensi tersebut, tertuang  biaya acuan umrah adalah sebesar Rp 20 juta. Jika ditemukan ada tarif paket umrah dengan harga lebih rendah, masyarakat diminta untuk lapor ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi menjadi pedoman Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Terutama pengawasan terkait layanan yang diberikan kepada jemaah umrah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal.

BPIU Referensi juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal. Sebab, PPIU dalam menetapkan biaya umrah memang harus sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Sedangkan bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU.

Biaya referensi ini dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jemaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung mulai dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta.

BPIU Referensi Bukan Biaya Minimal

Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, hal tersebut bisa saja terjadi namun pihaknya wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Laporan secara tertulis dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jemaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodasi, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi.

Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Kemenag juga telah mengatur bahwa paling lambat 6 bulan setelah mendaftar, PPIU harus sudah memberangkatkan jemaah. Bahkan, tiga bulan sejak yang jemaah melunasi, PPIU harus memberangkatkan.

Regulasi-regulasi di atas sudah ditetapkan dan harus dijalankan oleh pihak terkait. Travel umrah sebagai PPIU harus bertindak sesuai regulasi yang berlaku agar penyelenggaraan umrah berjalan lancar.

Apakah Artikel Ini Membantu ?

Rate Sekarang Guna Meningkatkan Kualitas Artikel

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar